Surga Pajak: Kerangka Kerja Perpajakan dan Regulasi Mata Uang Kripto Swiss
1. Pendahuluan
Swiss, yang secara resmi dikenal sebagai Konfederasi Swiss, adalah sebuah republik federal yang terletak di Eropa Tengah. Swiss adalah salah satu negara terkaya di dunia, yang dikenal karena ekonominya yang sangat maju dan beragam, yang mencakup industri seperti keuangan, farmasi, mesin presisi, dan pariwisata.
Netralitas politik Swiss yang sudah berlangsung lama menjadikannya lokasi favorit bagi banyak organisasi internasional, yang semakin meningkatkan pengaruh globalnya.
Swiss telah menjadi terkenal sebagai “surga pajak”, sebagian besar karena undang-undang privasi perbankan yang kuat dan kebijakan ekonomi yang menguntungkan. Selain itu, negara ini telah merangkul perkembangan aset digital, menyediakan lingkungan yang ramah dan teregulasi untuk mata uang kripto.
Dengan kerangka kerja legislatif yang mengikuti kemajuan teknologi, Swiss menawarkan pijakan yang sama untuk mata uang kripto di samping aset keuangan tradisional. Menurut laporan tahun 2020, sekitar 900 perusahaan blockchain telah muncul di Swiss, mempekerjakan sekitar 4.700 orang. Hal ini menyoroti sikap progresif negara ini terhadap aset digital, yang selanjutnya menarik modal global ke dalam industri kripto yang sedang berkembang.
Artikel ini akan menganalisis sistem perpajakan dan regulasi mata uang kripto Swiss dengan mengeksplorasi klasifikasi aset digital, kebijakan pajak, dan perkembangan regulasi terbaru. Artikel ini juga memberikan perkiraan perkembangan di masa depan untuk membantu investor menavigasi lanskap yang terus berkembang ini.
2. Klasifikasi Mata Uang Kripto Swiss
2.1 Kategorisasi Mata Uang Kripto
Pada bulan Februari 2018, Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) mengeluarkan panduan tentang Penawaran Koin Perdana (ICO), yang mengklasifikasikan mata uang kripto ke dalam tiga jenis utama: Token Pembayaran, Token Utilitas, dan Token Aset.
- Token Pembayaran: Mata uang kripto seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) termasuk dalam kategori ini. Token ini berfungsi sebagai alat tukar barang dan jasa atau untuk transfer nilai, mirip dengan uang digital. Yang penting, token ini tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas.
- Token Utilitas: Ini menyediakan akses digital ke aplikasi atau layanan berbasis blockchain, seperti voucher atau tiket konser. Tergantung pada tujuannya, produk ini dapat dianggap sebagai sekuritas atau tidak.
- Token Aset: Merupakan klaim atas keuntungan, dividen, atau aset dunia nyata di masa depan seperti saham atau obligasi. Semua ini dianggap sebagai sekuritas, mirip dengan instrumen keuangan.
2.2 Klasifikasi Peraturan
FINMA mengklasifikasikan mata uang kripto berdasarkan fungsinya. Token pembayaran diperlakukan sebagai “non-sekuritas,” sedangkan token aset diklasifikasikan sebagai sekuritas. Token utilitas mungkin termasuk dalam kategori sekuritas atau tidak, tergantung pada penggunaannya.
Token hibrida, yang menggabungkan karakteristik beberapa jenis, juga diakui. Perlakuan pajak dan kerangka hukum berbeda untuk setiap jenis token.
3. Ikhtisar Sistem Pajak Swiss
3.1 Struktur Pajak Swiss
Swiss memiliki salah satu beban pajak terendah di Eropa. Sistem perpajakannya beroperasi pada tiga tingkat: federal, kanton (negara bagian), dan kotamadya, dengan masing-masing tingkat memiliki otoritas pemungutan pajak yang berbeda. Perusahaan dan perorangan dikenakan pajak di ketiga tingkatan tersebut.
3.2 Pajak Penghasilan
- Pajak Penghasilan Badan: Pemerintah federal mengenakan pajak penghasilan 8,5% atas laba perusahaan. Pajak kanton dan kota bervariasi, namun jika digabungkan dengan pajak federal, tarif pajak perusahaan berkisar antara 11,9% dan 21,6%.
- Pajak Penghasilan Pribadi: Penduduk Swiss dikenakan pajak atas pendapatan global, kecuali pendapatan yang berasal dari bisnis asing dan real estat. Tarif pajak progresif diberlakukan, dengan pajak federal mencapai puncaknya pada 11,5%. Pajak kanton dapat mendorong tarif pajak gabungan menjadi antara 10,33% dan 27,09%.
3.3 Pajak Modal
Pajak modal dikenakan di tingkat kanton dan kota, berdasarkan ekuitas bersih perusahaan. Tarifnya bervariasi, tetapi berkisar antara 0,0010% hingga 0,51%, tergantung pada status pajak perusahaan.
3.4 Pajak Kekayaan Pribadi
Kanton Swiss memungut pajak kekayaan atas aset bersih, termasuk real estat, sekuritas, dan deposito bank. Tarifnya berkisar antara 0,135% hingga 0,870%, tergantung pada kanton.
4. Pajak Mata Uang Kripto Swiss
4.1 Gambaran Umum Perpajakan Mata Uang Kripto
Kerangka kerja perpajakan mata uang kripto Swiss selaras dengan undang-undang perpajakan yang ada. Administrasi Pajak Federal (FTA) telah memberikan panduan terperinci tentang bagaimana berbagai aktivitas kripto dikenai pajak, membedakan antara token pembayaran, token aset, dan token utilitas.
4.2 Token Pembayaran
Token pembayaran, seperti Bitcoin dan Ethereum, dianggap sebagai mata uang asing untuk tujuan pajak. Individu yang memegang token pembayaran harus membayar pajak kekayaan, sementara perusahaan dikenakan pajak keuntungan modal.
Untuk aktivitas seperti penambangan atau staking, pajak penghasilan berlaku jika operasi ini dianggap sebagai pendapatan wiraswasta. Penghasilan dari airdrops juga dikenakan pajak.
4.3 Token Aset
Token aset diperlakukan sama dengan aset keuangan tradisional dan tunduk pada pajak kekayaan. Dividen atau keuntungan yang dihasilkan dari token aset dikenakan pajak sebagai pendapatan, dengan aturan yang berbeda yang berlaku untuk token utang, token berbasis kontrak, dan token seperti ekuitas.
4.4 Token Utilitas
Token utilitas dikenakan pajak berdasarkan nilai pasarnya, dan pajak kekayaan berlaku. Namun, karena token utilitas tidak menghasilkan keuntungan bagi pemegangnya, maka tidak ada dampak pada pajak penghasilan.
4.5 Perdagangan Token
Perdagangan mata uang kripto dianggap sebagai manajemen aset pribadi. Keuntungan modal dari perdagangan pribadi bebas pajak, meskipun kerugian tidak dapat dikurangkan.
Namun, jika perdagangan dianggap sebagai aktivitas profesional, pajak keuntungan modal berlaku.
5. Perkembangan Regulasi di Industri Kripto Swiss
Swiss telah mempertahankan sikap regulasi yang progresif terhadap mata uang kripto. Alih-alih memperkenalkan undang-undang yang terpisah, Swiss telah mengadaptasi undang-undang keuangan yang ada untuk mengakomodasi teknologi blockchain dan aset digital.
Pada tahun 2017, FINMA menerbitkan panduan tentang ICO, dan pada tahun 2019, pemerintah Swiss mengesahkan Undang-Undang Teknologi Buku Besar Terdistribusi (DLT). Undang-undang ini memperbarui kerangka hukum yang ada untuk mengakomodasi layanan keuangan yang terkait dengan blockchain, dengan menekankan pendekatan “netral teknologi”.
Pada bulan November 2023, FINMA mengumumkan bahwa Swiss akan mengimplementasikan Kerangka Kerja Pelaporan Aset Kripto (CARF) pada tahun 2027, bergabung dengan negara-negara lain seperti AS, Inggris, dan Jerman. CARF, yang dikembangkan oleh OECD, bertujuan untuk meningkatkan transparansi pajak dengan mengatur pertukaran informasi secara otomatis mengenai kepemilikan dan transaksi mata uang kripto.
6. Kesimpulan
Pendekatan Swiss yang berpikiran maju terhadap perpajakan dan regulasi mata uang kripto telah mengukuhkan reputasinya sebagai pusat global untuk aset digital. Dengan mengkategorikan dan mengatur mata uang kripto di bawah kerangka hukum yang ada, Swiss memberikan kejelasan dan keamanan bagi para investor.
Ke depannya, inisiatif seperti CARF akan semakin meningkatkan transparansi dan kepatuhan dalam industri ini. Bagi investor yang mencari lingkungan yang menguntungkan untuk usaha mata uang kripto, Swiss tetap menjadi tujuan utama.